Tegal.Rilisjateng.com – Suasana di Balai Desa Munjungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, memanas pada Jumat, 26 Juni 2026. Ratusan warga didguga meluapkan kekecewaan usai Musyawarah Desa (Musdes) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes Agung Mandiri berakhir deadlock, dengan aksi pengrusakan portal Pantai Larangan Tegal.
Warga menuntut transparansi penuh terkait pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola objek wisata Pantai Larangan. Sejak berdiri pada 2017 dan berbadan hukum sejak 2022, BUMDes tersebut dinilai tertutup dan baru kali ini menggelar LPJ setelah didesak keras oleh masyarakat.
Aksi pengrusakan portal Pantai Larangan Tegal dipicu oleh kekecewaan warga yang merasa haknya dibatasi. Sejumlah warga dilarang masuk untuk mengikuti jalannya Musdes, padahal mereka ingin mengawal akuntabilitas aset desa yang bernilai miliaran rupiah.
“Musdes ini bukan inisiatif pemerintah desa atau pengurus BUMDes, tetapi karena dorongan masyarakat. Kami hanya ingin transparansi,” tegas Bambang Sutardi, salah seorang warga Munjungagung.
Kuasa hukum warga, Arief Cahyadi, mengungkapkan bahwa pendapatan BUMDes dari sektor wisata Pantai Larangan Tegal sebenarnya sangat besar, mencapai lebih dari Rp 1 miliar setiap tahun. Bahkan, pada tahun 2025, pendapatan bruto dilaporkan mencapai Rp 1,4 miliar.
Warga juga dikejutkan dengan fakta baru dalam Musdes, bahwa BUMDes ternyata memiliki kapal penangkap ikan yang selama ini tidak pernah disosialisasikan perkembangannya kepada masyarakat. Data menunjukkan, kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) hanya berkisar 9 persen.
Karena somasi sebelumnya diabaikan, warga pun melaporkan ke Inspektorat, Bupati Tegal, dan Polres Tegal. Inspektorat kemudian menginstruksikan digelarnya Musdes ini, yang sayangnya berakhir buntu tanpa keputusan.
Menanggapi tuduhan tersebut, Direktur BUMDes Agung Mandiri, Warnadi, membantah jika pihaknya tidak transparan.
